Direktorat Jenderal PSKL: KEPRI SEGERA BENTUK POKJA PERHUTANAN SOSIAL

Kategori: Berita
Diterbitkan pada Senin, 09 Oktober 2017 11:40
Ditulis oleh DLHK Prov Kepri
Dilihat: 299

 

 

 

Foto Aa Humas DLHK Prov. KepriKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau (5-6-Oktober-2017).

Acara yang berlangsung di ruang rapat Asia Hotel CK Tanjungpinang, di buka secara langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau bapak Ir. Yerri Suparna. Acara ini juga dihadiri oleh Ir. Erna Rosdiana, M. Si selaku Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan Ir. Niniek Irawati, MM selaku Kasubdit Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan). Turut hadir pula seluruh KPH Se-Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari, KPH Bintan-Tanjungpinang, KPH Batam, KPH Karimun, KPH Natuna, KPH Anambas dan KPH Lingga, serta BPDASHL SJD, Bappeda Prov. Kepri, Akademisi Dari Perguruan Tinggi UMRAH dan LSM ALIM.

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan instrupsi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang didalam Nawa Cita “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik-Point 7” yang memiliki substansi bahwa Negara hadir untuk kesejahteraan seluruh rakyat dengan pergerakan perekonomian yang dapat dirasakan oleh semua rakyat indonesia dengan menitik beratkan pada ekonomi domestik. Kegiatan ini juga tertuang didalam RPJMN 2015-2019 dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau sumatera yag akan dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Perhutanan Sosial ditahun 2017 ini.

Ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan merupakan tujuan utama dari Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Perhutanan Sosial, akan tetapi hal tersebut harus disesuaikan dengan ketersediaan lahan, kesempatan (usaha dan Modal), dan SDM yang ada di setiap provinsi khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruh Indonesia harus menyediakan lahan seluas 12, 7 Juta Ha untuk dijadikan Hutan yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat disekitar.

Ir. Erna Rosdiana mengatakan “Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat merupakan contoh kecil yang telah ada saat ini yang harus tetap dilestarikan demi keberlangsungan perekonomian yang merata bagi rakyat”, ujarnya dalam sambutan.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam provinsi yang belum memiliki Pokja Percepatan Perhutanan Sosial bersama dengan Provinsi Riau, Provinsi Babel dan Provinsi Aceh, sedangkan provinsi lain yang ada di pulau sumatera telah memiliki pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

Disamping itu, peranan Pemerintah, NJO, dan Akademisi sangat diharapkan guna terlaksananya kegiatan ini. Dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah sebagai Pembina yang dapat mengakomodir setiap pergerakan dan kegiatan yang dijalankan oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

Pokja Percepatan Perhutanan Sosial juga dapat dijadikan sebagai program yang mengatas namakan rakyat dan hutan pro rakyat, memfasilitasi rakyat, melakukan verifikasi hutan, dan wadah belajar bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial nantinya akan berada dibawah Pemerintah Daerah (Provinsi). Dengan adanya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial diharapkan dapat menghasilkan PAD jika dalam pengelolaan dilakukan dengan cara yang baik dan benar, sektor Pariwisata dapat dijadikan andalan mengingat Provinsi Kepulauan Riau yang sangat eksotis sumberdaya alamnya, disisi lain Jasa Lingkungan juga dapat dijadikan program yang dapat mendatangkan PAD bagi pemerintah daerah.